DEKADE – Bantuan keuangan nonspesifik dan spesifik akan diberikan kepada Pemkot Samarinda. Sumbernya dari DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim melalui bankeu. Tujuannya untuk menunjang pembangunan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyatakan, bankeu untuk pemkot hampir keseluruhan diperuntukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur kota. Diantaranya meliputi pembangunan terowongan Jalan Sultan Alimudin-Jalan Kakap.
Politisi Partai Golkar ini menerangkan, pembangunan dan peningkatan itu juga meliputi jalan dan jembatan, saluran drainase, gorong-gorong, polder, perluasan jaringan perpipaan distribusi utama dan distribusi pembagi, peningkatan sungai alam, serta rehabilitasi trotoar dan median jalan se-Kota Samarinda.
“Seiring dengan berkembangnya Kota Samarinda, yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, transportasi dan lain lain, tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan pembangunan yang komplek,” ucapnya.
Konsekuensi kota yang terbuka, jelas Nidya Listiyono, adalah pertambahan penduduk. Baik dari angka kelahiran maupun akibat mobilisasi penduduk dengan masuknya pendatang dari provinsi lain. “Ini hal yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan munculnya persoalan baru. Antara lain kemacetan, kemiskinan, kriminalitas dan lain-lain. Permasalahan tersebut perlu diantisipasi dan diminimalisir oleh Pemkot Samarinda dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.
“Kami akan mendukung pembenahan dan percepatan pembangunan dalam arti luas di setiap daerah guna menciptakan pemerataan pembangunan termasuk Samarinda sebagai ibu kota provinsi sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat mampu tercapai maksimal,” tukasnya.
Sebagai informasi, di 2022, bantuan yang diberikan tidak kurang dari Rp 246.910.990 miliar. Sementara pada 2023 meningkat menjadi Rp 354.450 miliar. (adv)
